Sampahyang ada di kapal harus dibuang di pelabuhan, saat sandar. “Setiap pelabuhan harus menyediakan fasilitas penampungan dalam bentuk apapun yang dapat memungkinkan untuk menampung sampah sementara dari kapal atau dari kegiatan di pelabuhan,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt Sudiono, Minggu (31/3). Danimengatakan teknologi pengolahan sampah ini berasal dari India. "Saya lihat komponen luar pembangkit bisa dirangkai dari produk dalam negeri, seperti travo dan gas. Jadi tidak terlalu sulit direplikasi di kota lain," ujarnya. Dari 400-500 ton sampah per hari, PLTSa di TPA Mojosongo dapat menghasilkan listrik hingga 8 megawatt. Selainitu, pengelola kapal wajib melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, serta peraturan internasional Revisi Marpol Annex V (Resolusi MEPC 201 (62)) tentang Prosedur Pembuangan 7 Pembuangan Limbah di Perairan adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain ke perairan, baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal. 8. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, Planini berisi prosedur tertulis untuk pengumpulan,penyimpanan,pemprosesan dan pembuangan sampah,termasuk penggunaan peralatan dikapal dan juga orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaannya.Plan harus sesuai dengan guide line dari IMO dan dibuat dalam bahasa kerja di kapal Persyaratan pembuangan sampah garbage Annex V DUAvideo viral yang memperlihatkan petugas sebuah kapal membuang sampah ke laut memunculkan kecaman dari warganet. 100 Ribu Muslim Salat Malam Lailatul Qadar di Masjid Al-Aqsa. Ingat! Pemerintah Hanya Larang Ekspor RBD Palm Oil, CPO Masih Boleh Daftar Merek Migor 3 Perusahaan yang Terseret Dugaan Korupsi CPO. Home; Nasional; Viral PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA Rp. 25.000,- / M3 m. Pelayanan Istimewa Rp. 25.000,- / M3 Pasal 9 (1) Bagi orang pribadi/penumpang kapal laut yang berangkat dengan menggunakan jasa kapal PT Persoalansampah di perairan Labuan Bajo selama ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut dan mendapat sorotan berbagai kalangan. Pemkab Manggarai Barat Mulai Operasikan Kapal Sampah di Labuan Bajo. Selasa, 9 Oktober 2018 | 14:09 WIB Oleh : YS. Sampah di pantai. (Foto: Antara) Kendari(ANTARA News) - Petugas kebersihan kapal yang berlayar dari Kota Kendari-Raha dan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dan sebaliknya diduga membuang sampah laut. ANTARA News sultra seputar sultra Rencanaini wajib memberikan prosedur-prosedur tertulis untuk pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan perlengkapan di atas kapal. Hal itu wajib berlaku juga untuk orang-orang yang bertugas menjalankan rencana tersebut. mrkDy. Fikri Muhammad/National Geographic Indonesia Sampah-sampah mencemari Pelabuhan Merak International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL adalah konvensi internasional yang berisi tentang pencegahan dan pencemaran lingkungan laut oleh kapal. Konvensi ini telah diadopsi oleh dunia internasional pada 2 November 1973 dan telah menyesuaikan dengan perubahan dan penambahan di tahun-tahun selanjutnya. "MARPOL adalah salah satu koda yang harus dipenuhi setiap kapal. Kapal tidak bisa berlayar kalau tidak punya MARPOL 73," ucap Captain Solikin, General Manager ASDP Bakauheni pada National Geographic Indonesia di Pelabuhan Bakauheni. Peraturan itu tidak hanya berbicara tentang sampah dari kapal. Tapi aturan lain seperti pencemaran zat beracun, zat berbahaya dalam bentuk kemasan, limbah kapal, dan polusi udara dari kapal. "Termasuk minyak, ketika melakukan isi ulang bagaimana. Kalau tumpah gimana. Maka ada hak sipil di situ," tutur Solikin. Baca Juga Mutasi Baru COVID-19 Muncul di Beberbagai Negara, Bagaimana Bisa? MARPOL juga mengatur sampah apa saja yang bisa dibuang ke lautan, seperti sampah organik. Itu pun ada zona-zona dimana kapal bisa membuang sampah organik tersebut. "Sebenernya tidak ada yang salah dari membuang sampah organik ke laut, ada aturanya. 25 mil dari darat. Tetapi penumpang lebih baik membuang sampah yang sudah disediakan di kapal. Kemudian nanti ABK yang memilah dan memilih. Tapi sejauh ini kapal feri tidak membuang sampah di laut. Karena memang jaraknya feri dekat," ucap Mario Sardadi, CSR Manager ASDP pada National Geographic Indonesia saat melintasI Merak ke Bakauheni. Setiap sampah di kapal juga tercatat dalam Buku Catatan Sampah MARPOL 73/78 ANNEX V. Fungsinya sebagai catatan pembuangan setiap kapal. "Supaya kita tahu catatan pembuanganya seperti apa. Dari marine inspector juga audit untuk catatan sampah. Apa benar sampah ini dibuang di darat atau laut. Jadi bukti penerimaan dari kita ada, dari petugas pelabuhan ada," kata Ashani Takiudin, Mualim 4 KMP Portlink Zero pada National Geographic Indonesia saat berlayar dari Bakauheni ke Merak. Fikri Muhammad/National Geographic Indonesia Buku catatan sampah yang wajib dimiliki oleh setiap kapal. Fungsinya mencatat jumlah kapal pada setiap perjalanan. Sebuah kapal tidak diijinkan untuk berlayar jika tidak memiliki buku tersebut. Setiap bulanya akan ada rekapitulasi sampah di kapal. Melalui kuitansi-kuitansi yang diterima oleh petugas kebersihan. Untuk kapal Portlink Zero sendiri bisa menghasilkan 2 sampai 2,5 meter kubik sampah tiap harinya. Sebelum diserahkan ke pihak pelabuhan, sampah-sampah itu juga sudah dipilah berdasarkan jenis organik dan non-organik. Ashani menambahkan bahwa mayoritas sampah di kapal Portlink Zero sendiri berasal dari kantin-kantin kapal. Baca Juga Menyelisik Alasan Psikologis Seseorang Menyampah Sembarangan Pelabuhan, menurut Mario, juga menjadi muara sampah. Bukan hanya dari lautan tetapi juga dari daratan. Ia menyaksikan pada 2013 lalu di Pelabuhan Merak. Banyak sampah kasur dan kayu balok. Hal ini tidak hanya mengganggu ekosistem. Tapi juga mengganggu operasional kapal feri. "Filter pasti terganggu, profiler pasti teganggu. Saya tidak mengerti mengapa membuang kasur ke kali yang ujungnya ke laut. Kita perlu mengedukasi, bukan hanya penumpang kapal tapi juga masyarakat yang ada di daratan," ujar Mario. PROMOTED CONTENT Video Pilihan Selasa, 15/Agu/2017 1146 WIB JAKARTA - Pelni menyampaikan permohonan maaf atas kejadian pembuangan sampah di tengah laut yang dilakukan salah satu anak buah kapal ABK di kapal Bukit Public Relation dan CSR Pelni Akhmad Sujadi mengungkapkan, sesungguhnya Pelni telah memiliki standar operation prosedur SOP pembuangan sampah kapal. "Pelni telah menentukan titik pembuangan sampah di pelabuhan tertentu," kata Sujadi kepada Selasa 15/8/2017.Kata dia, sampah dihimpun di kapal dan dipilah antara sampah organik dan mon organik. Setiba di pelabuhan, sampah dipindahkan ke truk untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir TPA."Kami bekerjasama dengan Pemda dan perusahaan swasta untuk pembuangan sampahnya, " ujar Sujadi. omy Dengan meningkatnya jumlah armada kapal pada pengangkutan melalui laut, berdampak pada lingkungan laut yaitu sampah yang dihasilkan dari kapal juga meningkat. Dalam kegiatan operasional kapal sehari – hari, menghasilkan sampah seperti sisa buangan rumah tangga dan dunnage yang sudah tidak terpakai yang terdiri atas plastik, kertas, besi, kaca, sisa makanan dan sampah lainnya. Apabila sampah ini masuk ke dalam laut maka akan berakibat laut akan tercemar dan fungsi laut akan menurun. Dalam Konvensi Internasional mengenai pencegahan pencemaran dari kapal MARPOL 1973 /1978 pada annex V tentang sampah GARBAGE mengatur ketentuan pembuangan sampah dari kapal, namun masih dijumpai pembuangan sampah oleh penumpang kapal maupun awak kapal di laut dengan jarak dan ketentuan yang tidak sesuai dengan MARPOL 1973/1978 Annex V. Oleh karena itu peneliti menganalisis Pengelolaan sampah di kapal yang dilakukan oleh kapal - kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu analisis regresi dengan menyebarkan angket terhadap 100 seratus responden awak kapal yang kapalnya sandar di Dermaga Tanjung Perak Surabaya. Dari hasil perhitungan regresi diperoleh faktor pengelolaan sampah di kapal berpengaruh terhadap peningkatan pencegahan pencemaran dari kapal sebesar 48,6% dan faktor peran awak kapal berpengaruh terhadap pencegahan pencemaran dari kapal sebesar 31,5 %. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.... The international conventions aim to protect the maritime environment, but the issue of waste disposal into the sea and oceans is a global problem, affecting the ecosystem and shipping navigation. Safety measures have been introduced but have not been complied with [11]. This is unfortunate because ship crews' active roles could prevent % of marine pollution [12]. ...KuncowatiQomariyatus SholihahGatot CiptadiKoderiInternationally, waste handling on ships is regulated in Annex V of the Marine Pollution MARPOL regulation 1973/1978. Crews’ knowledge and competence in waste management and safety are specified in the Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, Manila 2010. However, research shows that waste is still discharged into the sea, which disturbs the aesthetics and negatively impacts the marine environment, ecosystem, and people’s safety and security. This study investigates waste handling by container ship crews. Data were collected through a survey with 180 container ship crews at Tanjung Perak Port, Surabaya, Indonesia; and analysed using Structural Equation Modelling-Partial Least Square SEM-PLS software. The finding suggested a positive and significant impact of the crews’ roles in preventing marine pollution, at This finding confirms the need for a waste handling model on ships that considers safety and awareness. This study suggests improvements in ship management and crews’ awareness of waste handling aimed at environmental protection. Damar Gymnastiar RamdhaniThis paper will focus on one of the cases related to pollution caused by the disposal of oil spills into the sea, a case study of the Exxon Valdez oil spill. In that matter, this paper can ''provide the stage'' for several relevant cases related to MARPOL 73/78 to build a discourse on environmental protection at sea based on the perspective of international environmental law. The writing of this paper uses a normative juridical legal research method. Judging from this Exxon Valdez case study, it can be agreed that this international treaty related to the prevention of pollution from ships or MARPOL has a renewal of its effectiveness if there has been an incident of pollution at sea in the past. The incident that impacted MARPOL 73/78 itself has also taught us the importance of protecting marine has not been able to resolve any references for this publication.